TOPOS - Terkait informasi yang diperoleh Bupati Lebong dari salah seorang warga yang mengatakan ada oknum kades yang melakukan pendataan hanya mendata keluarga besarnya saja, dibantah oleh kepala Desa Topos Kecamatan Topos Hardi kemarin. "Apa yang disampaikan oleh seseorang kepada Bupati itu tidak benar dan saya berani menjamin. Kalau pun saya yang sempat disinggungkan oleh seseorang yang menginformasikan kepada Bupati, saya minta hal ini diusut hingga tuntas terhadap kebenaran informasi tersebut," jelasnya.
Sebagai kepala desa, dirinya mengaku tidak pernh mengetahui kalau ada pembagian kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Sebab sampai saat ini dirinya tidak pernah diberitahukan ataupun diperintahkan untuk melakukan pendataa mengenai warga penerima kartu jamkesmas tersebut. Kalaupun memang telah ada pendataan sebelumnya, dirinya pun tidak pernah melakukan endataan dan tidak pernah salah satu pihak meminta dirinya mendata warga yang bakal menerima kartu jamkesmas tersebut. "Saya tidak tahu sama sekali. kalau pun ada yang melakukan pendatan saya tidak tahu siapa yang mendatanya.," ungkap Hardi kemarin.
Hardi juga mengaku tidak pernah menerima kartu Jamkesmas untuk dibagikan kepada masyarakat dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat. Kalau pun memang telah ada kartu Jamkesmas, mungkin sampai saat ini masih tertahan di Puskesmas dan siapa yang memegangnya pun tidak diketahui. "Kalaupun ada hendaknya pihak terkait memberitahukan kepada saya atau setidaknya memberikan data siapa saja warga saya yang mendapatkan kartu jamkesmas itu. Kalau menuduh ada oknum kades yang melakukan pendataan dan yang didata adalah keluarga kades semuanya itu tidak benar," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar informasi yang disampaikan salah seorang warga kepada bupati terkait dugaan adanya kades yang melakukan pendataan hanya sebatas keluarganya saja untuk mendapatkan kartu jamkesmas ditindak lanjuti atau bahkan Bupati trun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. "Saya minta bapak Bupati berkenan turun langsung untuk memastikan benar tidaknya informasi yang disampaikan warga tersebut. Kalau memang benar mohon untuk disikapi dan saya akan membantu membongkar apabila ada kejanggalan yang ditemukan," kataya.
Hardi mempertanyakan dasar seseorang menyampaikan pesan tidak benar tersebut kepada Bupati. Sebab kalau melihat kenyataan yang ada, masalah pembagian kartu Jamkesmas itu belum dibagikan dan kemungkinan kartu Jamkesmas itu masih dipegang oleh pihak tertentu. "Pada intinya saya sebagai Kades Topos, apa yang disampaikan seseorang kepada Bupati itu tidak benar dan saya pun tidak menerima kartu itu. Seseorang yang menyampaikan pesan singkat kepada Bupati hendaknya diteliti dulu kebenarannya. Jangan hanya mendengar informasi dari warga lainnya lantas diberitahukan kepada Bupati ," katanya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar