TUBEI - Kisaran pukul 09.00 WIB, bendahara dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Lebong Khairul Wara memenuhi panggilan pihak Kejaksaan Negeri Tubei. Kepala kejaksaan Negeri Tubei Rudi Indra Prasetya, SH,MH melalui Kasi Datun Yusuf Hadiyanto,SH didampingi Kasi Intel Intel Erwin Nur Iskandar, SH, pemanggilan bendahara Dinas Diknaspora terkait daftar penggunaan anggaran (DPA) terkait dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2007.
"Kedatangannya untuk menindaklanjuti atas pemeriksaan tersangka Evi Maryanto,S.Pd terkait penggunaan DAK 2007 untuk proyek rehab 39 sekolah se Kabupaten Lebong. Dia diminta menyiapkan dokumen DPA yang ada pada dirinya untuk disita oleh kami," ungkap Yusuf kemarin.
Pemanggilan Bendahara Diknaspora ini merupakan tindak lanjut dari pencarian alat bukti oleh pihak jaksa Tubei ke Dinas Diknaspora Lebong. Mengingat saat melakukan pencarian, data tersebut ada sama bendahara dan saat itu pula bendahara tengah sibuk mengeluarkan pembayaran gaji pegawai. Untuk itu kemarin bendahara Diknaspora dipanggil. "Dia menjanjikan akan mencari dan mengumpulkan terlebih dahulu dokumen DPA dan buku kasnya. Jika memang masih ada akan diantarkannya langsung ke kantor," ujarnya.
Pada intinya, kedatangan Khairul Wara ke Kejaksaan Tubei tidak lain hanya dalam rangka melakukan koordinasi. Pemanggilannya pun bukan berstatus sebagai saksi.
Terkait masalah ini juga, Kasi Intel Kejari Tubei Erwin Nur Iskandar SH mengatakan, dalam waktu dekat atau paling lambat akhir bulan ini kasus ini sudah selesai dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Curup. “Tinggal pemberkasan dan menunggu alat bukti tersebut, baru kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Curup," katanya.
Dalam kasus ini, 39 sekolah yang mendapatkan jatah rehab dengan menggunakan dana DAK tahun 2007, semua kepala sekolah diharuskan menyerahkan uang kepada koordinator yang ditunjuk oleh PPTK yakni tersangka Evi Maryanto, S.Pd. Uang yang telah diterima koordinator kemudian diserahkan kepada PPTK dan belum diketahui secara pasti peruntukan uang tersebut. "Kalau dari pemeriksaan, mereka hanya menerima uang saja dari kepala sekolah. Setelah uang didapat mereka langsung menyetorkan pada tersangka," katanya.
Berdasarkan keterangan dari kepala sekolah sebelumnya, semua kepala sekolah diharuskan menyerahkan uang kepada koordinator yang telah ditunjuk oleh PPTK. Belum ada kejelasan yang pasti akan digunakan untuk apa uang tersebut. Namun berdasarkan pengakuan dari kepala sekolah uang itu harus disetorkan kepada bendahara yang ditunjuk oleh PPTK ditiap-tiap kecamatan. Terkait masalah penyetoran sejumlah uang, kata Rudi, kepala sekolah memberikannya bervariasi dan uang itu diberikan secara pertermin. Ada yang memberikan Rp 5 juta, Rp 4 juta, Rp1,5 juta dan ada pula yang tidak memberikan. Begitu pula halnya keterangan yang disampaikan oleh koordinator yang ditunjuk PPTK, mereka yang dipanggil mengakui kalau telah menerima uang dari kepala sekolah untuk kemudian disetorkan kepada PPTK dalam hal ini tersangka Evi.
Sekolah yang mendapatkan jatah paket rehab mendapatkan bantuan berupa sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa buku, alat peraga, mesin tik dan komputer. Untuk rehab dan pengadaan itu, setiap sekolah akan diberikan dana sebesar Rp 304.750.000,-. Anggaran untuk rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2007. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan itu sendiri.
Langkah memperbaiki kondisi fisik tersebut merupakan langkah paralel yang dilakukan guna memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan. Menurutnya, berdasarkan ketetapan melalui SK Bupati Lebong, sekolah-sekolah yang akan direhab itu per-kecamatan adalah masing-masing lima unit di kecamatan Rimbo Pengadang, Lebong Tengah, dan Lebong Atas. Sedang di kecamatan Lebong Selatan, jumlah unit sekolah yang akan direhab ada sebanyak 9 unit, dan yang terbanyak ada di kecamatan lebong Utara yakni sebanyak 15 unit.
Kendati pola pelaksanaan rehabilitasi tahun 2007 masih bersifat swakelola, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada perbedaan pada susunan atau struktur panitia rehab. Jika tahun 2006 susunannya sudah diatur atau disebutkan langsung dalam juknis (petunjuk teknis) pelaksanaan DAK, maka pada tahun 2007 ini hanya kepala sekolah yang tetap diatur selaku penanggung jawab kegiatan. Soal pengadaan sarana dan prasarana, sudah ada juknis atau aturan mainnya, yakni surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Dir. Pembinaan TK dan SD No. 0123/C2/LL/2007 tertanggal 16 Februari 2007 tentang spesifikasi teknis pengadaan meubelair, alat peraga pendidikan, buku pengayaan, referensi untuk perpustakaan dan sarana media lainnya.
Selasa, 16 Juni 2009
Coba Perkosa, Warga Topos Terancam 15 Tahun Penjara
TUBEI - Kasus percobaan pemerkosaan oleh tersangka Darwan (29) warga Desa Tapus Kecamatan Topos, kemarin, akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan Negeri (Kejari) Tubei kisaran pukul 10.00 WIB. Dalam kasus ini tersangka berusaha mengajak korban LA (16) (nama disamarkan,red) warga desa yang sama untuk berhubugan intim layaknya suami isteri. Peristiwa ini terjadi sejak 27 maret 2009 di bawah jembatan Air Sulut Desa Tanjung Kecamatan Topos, dan sudah ditindaklanjuti oleh Polsek Lebong Selatan.
Kapolres Lebong AKBP Hendri Marpaung melalui Kapolsek Lebong Selatan AKPAgus Puji Raharjo didampingi Wakanit Reskrim Nopian, di kejaksaan Tubei kemarin mengatakan, berkas perkara kasus percobaan pemerkosaan hari ini (kemarin,red) akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tubei. Dalam kasus ini tersangka mencoba melakukan pemerkosaan terhadap bocah berusia 16 tahun atas nama LA. Percobaan pemerkosaan diketahui setelah tersangka mengajak korban untuk berhubungan intim.
Terkait masalah ini, Kepala Kejaksaan negeri (Kajari) Tubei Rudi Indra Prasetya, SH,MH melalui Kasi Datun Yusuf Hadiyanto, SH mengatakan berkas perkara berikut tersangkanya sudah diterima dan saat ini tersangkanya dititipkan di Rutan Curup menjalani penahanan selama 20 hari. Tersangka diketahui tidak lain adalah paman korban sendiri. "Dia itu mau melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban yang baru saja diajaknya ke rumah kakak tersanga di Desa Embong Uram. Saat pulang di jembatan tersangka sengaja turun dari motor dan mengajaknya mencuci kaki di sungai di bawah jembatan. Saat itulah tersangka berusaha melakukan percobaan pemerkosaan," ungkap Yusuf kemarin.
Berdasarkan kronologisnya, awalnya pagi jumat (17/3) tersangka mengajak korban ke rumah kakak tersangka di Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya. Sekian jam di rumah kakak tersangka, akhirnya sekitar pukul 18.00 WIB tersangka dan korban akhirnya pulang. Setibanya di jembatan Air Sulut Desa Tanjung Kecamatan Topos, tersangka sengaja menghentikan laju kendaraan motornya. Tersangka mengajak korban untuk turun ke sungai dengan alasan mencuci kaki terlebih dahulu karena kotor.
Tanpa rasa curiga korban pun akhirnya mengikuti ajakan tersangka. Sesampainya dipinggir Sungai Sulut, tersangka langsung memegang tangan korban sambil membuka resleting celananya. Tidak lama kemudian dengan resleting yang sudah terbuka dan kondisi tangan tersangka masih memegang pergelangan tangan korban, tersangka mengajak korban dengan mengatakan (maaf) "Baduk yuk" (Bahasa Indonesianya mengajak berhubungan badan)
Mendengar ucapan tersangka, korban langsung tersentak kaget dan istighfar sembari mengingatkan tersangka yang juga paman korban. Karena merasa takut bakal terjadi, akhirnya korban langsung menceburkan diri ke sungai menjauhi tersangka dan terus berlari sekuat tenaga. Melihat kejadian itu, tersangka akhirnya terfikir dan menyesali tindakan yang akan diperbuatnya. Karena takut akhirnya tersangkapun melarikan diri ke rumah neneknya. Sementara itu, keesokan harinya korban langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Lebong Selatan.
Atas tindakannya, tersangka dijerat pasal belapis yakni pasal 81 ayat (2) Undang- undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, junto, pasal 53 KUHP subsidair pasal 82 Undang- undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 atau subsidair 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Kapolres Lebong AKBP Hendri Marpaung melalui Kapolsek Lebong Selatan AKPAgus Puji Raharjo didampingi Wakanit Reskrim Nopian, di kejaksaan Tubei kemarin mengatakan, berkas perkara kasus percobaan pemerkosaan hari ini (kemarin,red) akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tubei. Dalam kasus ini tersangka mencoba melakukan pemerkosaan terhadap bocah berusia 16 tahun atas nama LA. Percobaan pemerkosaan diketahui setelah tersangka mengajak korban untuk berhubungan intim.
Terkait masalah ini, Kepala Kejaksaan negeri (Kajari) Tubei Rudi Indra Prasetya, SH,MH melalui Kasi Datun Yusuf Hadiyanto, SH mengatakan berkas perkara berikut tersangkanya sudah diterima dan saat ini tersangkanya dititipkan di Rutan Curup menjalani penahanan selama 20 hari. Tersangka diketahui tidak lain adalah paman korban sendiri. "Dia itu mau melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban yang baru saja diajaknya ke rumah kakak tersanga di Desa Embong Uram. Saat pulang di jembatan tersangka sengaja turun dari motor dan mengajaknya mencuci kaki di sungai di bawah jembatan. Saat itulah tersangka berusaha melakukan percobaan pemerkosaan," ungkap Yusuf kemarin.
Berdasarkan kronologisnya, awalnya pagi jumat (17/3) tersangka mengajak korban ke rumah kakak tersangka di Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya. Sekian jam di rumah kakak tersangka, akhirnya sekitar pukul 18.00 WIB tersangka dan korban akhirnya pulang. Setibanya di jembatan Air Sulut Desa Tanjung Kecamatan Topos, tersangka sengaja menghentikan laju kendaraan motornya. Tersangka mengajak korban untuk turun ke sungai dengan alasan mencuci kaki terlebih dahulu karena kotor.
Tanpa rasa curiga korban pun akhirnya mengikuti ajakan tersangka. Sesampainya dipinggir Sungai Sulut, tersangka langsung memegang tangan korban sambil membuka resleting celananya. Tidak lama kemudian dengan resleting yang sudah terbuka dan kondisi tangan tersangka masih memegang pergelangan tangan korban, tersangka mengajak korban dengan mengatakan (maaf) "Baduk yuk" (Bahasa Indonesianya mengajak berhubungan badan)
Mendengar ucapan tersangka, korban langsung tersentak kaget dan istighfar sembari mengingatkan tersangka yang juga paman korban. Karena merasa takut bakal terjadi, akhirnya korban langsung menceburkan diri ke sungai menjauhi tersangka dan terus berlari sekuat tenaga. Melihat kejadian itu, tersangka akhirnya terfikir dan menyesali tindakan yang akan diperbuatnya. Karena takut akhirnya tersangkapun melarikan diri ke rumah neneknya. Sementara itu, keesokan harinya korban langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Lebong Selatan.
Atas tindakannya, tersangka dijerat pasal belapis yakni pasal 81 ayat (2) Undang- undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, junto, pasal 53 KUHP subsidair pasal 82 Undang- undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 atau subsidair 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Tenaga Kerja Kontrak Bakal Dirampingkan
TUBEI - Jangan berharap para tenaga kerja kontrak (TKK) akan diperpanjang kontrak kerjanya apabila kinerja selama ini kurang atau tidak baik. Dan kalaupun kinerjanya baik jangan berbangga bisa dipertahankan. semuanya tergantung kebutuhan.
"Kita evaluasi dulu kinerja mereka. Kalau hasilnya baik dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih membutuhkan kita perpanjang kontraknya dengan dikeluarkan surat keputusan dari Bupati. Tapi kalau tidak, maka akan segera dirampingkan," ungkap kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebong Drs.Arbain Hakim kemarin.
Tidak hanya sekedar melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing TKK, pihaknya sekaligus melakukan pendataan ulang terhadap jumlah TKK yang ada. Sebab saat ini jumlah TKK sudah lebih dari 401 orang dari data yang ada. Hal ini pula yang menjadi alasan kenapa honor TKK belum dibayarkan sampai saat ini. Untuk itu, usai melakukan pendataan dan berapa jumlah TKK yang masih dibutuhkan, maka honor TKK segera dibayarkan.
"Sampai saat ini jumlah pastinya belum jelas, karena ada SKPD yang mengangkat tenaga kerja kontrak tidak melaporkan pada kami. Dengan demikian apabila honor TKK keluar maka mereka yang dibayar adalah yang terdaftar. Di luar data itu menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD," katanya.
Arbain mengakui, sampai saat ini masih melakukan pendataan dan evaluasi kinerja para TKK. Dalam waktu dekat juga pihaknya akan melaporkan hal ini ke bupati untuk kemudian dikeluarkan surat keputusan (SK)-nya. "Kami selesaikan dulu pendataan dan evaluasinya baru kemudian kami sampaikan ke Bupati. Dalam waktu singkat akan kami sampaikan," katanya.
// Honor TKK Tidak Naik
Terkait masalah honor TKK yang belum dibayarkan sejak Januari hingga Mei tahun ini, secara terpisah kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lebong Mirwan Effendi, SE,M.Si mengungkapkan, pihaknya baru akan membayarkan honor TKK apabila sudah ada kejelasan jumlah TKK sekaligus diperkuat melalui surat keputusan Bupati Lebong. Tanpa itu pihaknya tidak akan mencairkan sepeserpun.
"Belum bisa kami bayarkan honor mereka, sebab selain pendataan, evaluasi kinerja TKK juga belum selesai. Nanti kalau sudah ada kejelasan dengan dikeluarkannya SK Bupati baru kami bayarkan," katanya.
Masalah besarnya jumlah honor yang diterima oleh para TKK tidak mengalami perubahan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh ketidak sengajaan Pemkab maupun DPRD Lebong. Memang saat pembahasan sebelum pengesahan RAPBD 2009 tidak tersinggung masalah honor TKK. Akibatnya besaran honor kades tetap sama seperti tahun lalu.
"Bukan disengaja ya, tapi karena kealfaan Pemkab dan DPRD Lebong saat itu. Karena sudah disahkan, maka tidak mungkin kita rubah," katanya.
Adapun besaran honor tenaga kerja kontrak sesuai dengan jenjang pendidikan diantaranya SD dan SMP Rp 400.000,-, SMA Rp 450.000,-, D III Rp 500.000,- dan S1 Rp 550.000,-. Honor TKK akan dibayarkan sekaligus alias rapel setelah diketahui dan diperkuat melalui SK Bupati Lebong. Dan pembayarannya pun akan dilakukan di masing-masing SKPD
"Kita evaluasi dulu kinerja mereka. Kalau hasilnya baik dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih membutuhkan kita perpanjang kontraknya dengan dikeluarkan surat keputusan dari Bupati. Tapi kalau tidak, maka akan segera dirampingkan," ungkap kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebong Drs.Arbain Hakim kemarin.
Tidak hanya sekedar melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing TKK, pihaknya sekaligus melakukan pendataan ulang terhadap jumlah TKK yang ada. Sebab saat ini jumlah TKK sudah lebih dari 401 orang dari data yang ada. Hal ini pula yang menjadi alasan kenapa honor TKK belum dibayarkan sampai saat ini. Untuk itu, usai melakukan pendataan dan berapa jumlah TKK yang masih dibutuhkan, maka honor TKK segera dibayarkan.
"Sampai saat ini jumlah pastinya belum jelas, karena ada SKPD yang mengangkat tenaga kerja kontrak tidak melaporkan pada kami. Dengan demikian apabila honor TKK keluar maka mereka yang dibayar adalah yang terdaftar. Di luar data itu menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD," katanya.
Arbain mengakui, sampai saat ini masih melakukan pendataan dan evaluasi kinerja para TKK. Dalam waktu dekat juga pihaknya akan melaporkan hal ini ke bupati untuk kemudian dikeluarkan surat keputusan (SK)-nya. "Kami selesaikan dulu pendataan dan evaluasinya baru kemudian kami sampaikan ke Bupati. Dalam waktu singkat akan kami sampaikan," katanya.
// Honor TKK Tidak Naik
Terkait masalah honor TKK yang belum dibayarkan sejak Januari hingga Mei tahun ini, secara terpisah kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lebong Mirwan Effendi, SE,M.Si mengungkapkan, pihaknya baru akan membayarkan honor TKK apabila sudah ada kejelasan jumlah TKK sekaligus diperkuat melalui surat keputusan Bupati Lebong. Tanpa itu pihaknya tidak akan mencairkan sepeserpun.
"Belum bisa kami bayarkan honor mereka, sebab selain pendataan, evaluasi kinerja TKK juga belum selesai. Nanti kalau sudah ada kejelasan dengan dikeluarkannya SK Bupati baru kami bayarkan," katanya.
Masalah besarnya jumlah honor yang diterima oleh para TKK tidak mengalami perubahan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh ketidak sengajaan Pemkab maupun DPRD Lebong. Memang saat pembahasan sebelum pengesahan RAPBD 2009 tidak tersinggung masalah honor TKK. Akibatnya besaran honor kades tetap sama seperti tahun lalu.
"Bukan disengaja ya, tapi karena kealfaan Pemkab dan DPRD Lebong saat itu. Karena sudah disahkan, maka tidak mungkin kita rubah," katanya.
Adapun besaran honor tenaga kerja kontrak sesuai dengan jenjang pendidikan diantaranya SD dan SMP Rp 400.000,-, SMA Rp 450.000,-, D III Rp 500.000,- dan S1 Rp 550.000,-. Honor TKK akan dibayarkan sekaligus alias rapel setelah diketahui dan diperkuat melalui SK Bupati Lebong. Dan pembayarannya pun akan dilakukan di masing-masing SKPD
Soal Kartu Jamkes, Kades Topos Minta Bupati Turun
TOPOS - Terkait informasi yang diperoleh Bupati Lebong dari salah seorang warga yang mengatakan ada oknum kades yang melakukan pendataan hanya mendata keluarga besarnya saja, dibantah oleh kepala Desa Topos Kecamatan Topos Hardi kemarin. "Apa yang disampaikan oleh seseorang kepada Bupati itu tidak benar dan saya berani menjamin. Kalau pun saya yang sempat disinggungkan oleh seseorang yang menginformasikan kepada Bupati, saya minta hal ini diusut hingga tuntas terhadap kebenaran informasi tersebut," jelasnya.
Sebagai kepala desa, dirinya mengaku tidak pernh mengetahui kalau ada pembagian kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Sebab sampai saat ini dirinya tidak pernah diberitahukan ataupun diperintahkan untuk melakukan pendataa mengenai warga penerima kartu jamkesmas tersebut. Kalaupun memang telah ada pendataan sebelumnya, dirinya pun tidak pernah melakukan endataan dan tidak pernah salah satu pihak meminta dirinya mendata warga yang bakal menerima kartu jamkesmas tersebut. "Saya tidak tahu sama sekali. kalau pun ada yang melakukan pendatan saya tidak tahu siapa yang mendatanya.," ungkap Hardi kemarin.
Hardi juga mengaku tidak pernah menerima kartu Jamkesmas untuk dibagikan kepada masyarakat dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat. Kalau pun memang telah ada kartu Jamkesmas, mungkin sampai saat ini masih tertahan di Puskesmas dan siapa yang memegangnya pun tidak diketahui. "Kalaupun ada hendaknya pihak terkait memberitahukan kepada saya atau setidaknya memberikan data siapa saja warga saya yang mendapatkan kartu jamkesmas itu. Kalau menuduh ada oknum kades yang melakukan pendataan dan yang didata adalah keluarga kades semuanya itu tidak benar," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar informasi yang disampaikan salah seorang warga kepada bupati terkait dugaan adanya kades yang melakukan pendataan hanya sebatas keluarganya saja untuk mendapatkan kartu jamkesmas ditindak lanjuti atau bahkan Bupati trun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. "Saya minta bapak Bupati berkenan turun langsung untuk memastikan benar tidaknya informasi yang disampaikan warga tersebut. Kalau memang benar mohon untuk disikapi dan saya akan membantu membongkar apabila ada kejanggalan yang ditemukan," kataya.
Hardi mempertanyakan dasar seseorang menyampaikan pesan tidak benar tersebut kepada Bupati. Sebab kalau melihat kenyataan yang ada, masalah pembagian kartu Jamkesmas itu belum dibagikan dan kemungkinan kartu Jamkesmas itu masih dipegang oleh pihak tertentu. "Pada intinya saya sebagai Kades Topos, apa yang disampaikan seseorang kepada Bupati itu tidak benar dan saya pun tidak menerima kartu itu. Seseorang yang menyampaikan pesan singkat kepada Bupati hendaknya diteliti dulu kebenarannya. Jangan hanya mendengar informasi dari warga lainnya lantas diberitahukan kepada Bupati ," katanya
Sebagai kepala desa, dirinya mengaku tidak pernh mengetahui kalau ada pembagian kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Sebab sampai saat ini dirinya tidak pernah diberitahukan ataupun diperintahkan untuk melakukan pendataa mengenai warga penerima kartu jamkesmas tersebut. Kalaupun memang telah ada pendataan sebelumnya, dirinya pun tidak pernah melakukan endataan dan tidak pernah salah satu pihak meminta dirinya mendata warga yang bakal menerima kartu jamkesmas tersebut. "Saya tidak tahu sama sekali. kalau pun ada yang melakukan pendatan saya tidak tahu siapa yang mendatanya.," ungkap Hardi kemarin.
Hardi juga mengaku tidak pernah menerima kartu Jamkesmas untuk dibagikan kepada masyarakat dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat. Kalau pun memang telah ada kartu Jamkesmas, mungkin sampai saat ini masih tertahan di Puskesmas dan siapa yang memegangnya pun tidak diketahui. "Kalaupun ada hendaknya pihak terkait memberitahukan kepada saya atau setidaknya memberikan data siapa saja warga saya yang mendapatkan kartu jamkesmas itu. Kalau menuduh ada oknum kades yang melakukan pendataan dan yang didata adalah keluarga kades semuanya itu tidak benar," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar informasi yang disampaikan salah seorang warga kepada bupati terkait dugaan adanya kades yang melakukan pendataan hanya sebatas keluarganya saja untuk mendapatkan kartu jamkesmas ditindak lanjuti atau bahkan Bupati trun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. "Saya minta bapak Bupati berkenan turun langsung untuk memastikan benar tidaknya informasi yang disampaikan warga tersebut. Kalau memang benar mohon untuk disikapi dan saya akan membantu membongkar apabila ada kejanggalan yang ditemukan," kataya.
Hardi mempertanyakan dasar seseorang menyampaikan pesan tidak benar tersebut kepada Bupati. Sebab kalau melihat kenyataan yang ada, masalah pembagian kartu Jamkesmas itu belum dibagikan dan kemungkinan kartu Jamkesmas itu masih dipegang oleh pihak tertentu. "Pada intinya saya sebagai Kades Topos, apa yang disampaikan seseorang kepada Bupati itu tidak benar dan saya pun tidak menerima kartu itu. Seseorang yang menyampaikan pesan singkat kepada Bupati hendaknya diteliti dulu kebenarannya. Jangan hanya mendengar informasi dari warga lainnya lantas diberitahukan kepada Bupati ," katanya
Tiga Guru Terancam Dipecat Secara Tidak Hormat
TUBEI - Penerapan sanksi berat terhadap tiga oknum guruyang telah mecoba membocorkan kunci jawaban saat dilakukannya ujian akhir nasional tingkat SMP di SLTP N 1 Lebong Tengah beberapa waktu lalu segera dilakukan. Hanya saja, sampai saat ini pihak inspektorat daerah masih menunggu dikeluarkannya surat keputusan Bupati Lebong terhadap sanski tiga oknum guru tersebut.
"Sesuai dengan tingkat pelanggarannya, kita pasti erikan sanksi kepada tiga guru tersebut. Kalau memang aturannya mengatakan di pecat maka kita pecat mereka.Hukum itukan tidak bisa diajak main-main. Siapapun yang salah dan hukum mengatakan dipecat maka pemecatan pun akan dijalankan. Tinggal lagi bentuk pemecatan itu sendiri, dipecat dengan hormat atau dipecat dengan tidak hormat. kita lihat saja nanti hasilnya," ungkap Bupati Lebong Drs.H.Dalhadi Umar,B.Sc kemarin.
Apabila memang benar tingkat kesalahan oknum yang telah melakukan pelanggaran terbukti dan dinyatakan cukup kuat, maka kalau memang harus dilakukan
pemecatan maka akan dipecat oknum tersebut, karena ini telah membuat kecewa pemerintah daerah dn bahkan pusat serta citra buruk bagi dunia pendidikan, terlebih-lebih di Kabupaten Lebong khususnya maupun Propinsi Bengkulu pada umumnya. "Kalau memang harus dipecat, maka guru ataupun kepala sekolah tersebut dipecat. Namun akan dilihat terlebih dahulu tingkat kesalahannya. Artinya tingkat kesalahan tersebut sudah sampai dimana. Dan kepada pihak kepolisian yang saat ini tengah megusut kasus tersebut saya minta bongkar hingga ke akar-akarnya untuk mengetahui siapa dalang dibalik itu semua," tegasnya.
Inspektur Inspektorat Daerah Puji Siahaan, SH mengatakan, sanksi terhadap tiga oknum guru berinisial ZA, TM dan NU akan disesuaikan jdengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Saat ini pihak Inspektorat telah menyampaikan kepada Bupati hasil pemeriksaan terhadap ketiga oknum guru tersebut. Dengan demikian pihak Inspektorat daerah tinggal menuggu dikeluarkannya surat keputusan terhadap sanksi yang diberikan kepada mereka. "Tunggu saja surat keputusan dari Bupati keluar. Sanksi apa yang akan diberikan kepada ketiga oknum guru tersebut," ungkap Puji.
Sebagai pengawas dan juga PNS guru jelas sudah melanggar baik etika sebagai pengawas, etika sebagai guru dan etika berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang kewajiban pegawai negeri sipil (PNS). Larangan sebagai PNS juga telah dilanggar oleh ketiga okum guru tersebut. Atas perbuatan ketiga oknum guru tersebut, hukuman paling ringannya adalah ditunda kenaikan pangkatnya selama satu tahun. "Dia akan kita hukum sesuai aturan yang berlaku. Paling ringan hukumannya adalah ditunda kenaikan pangkatnya selama satu tahun dan paling berat diberhentikan atau dipecat," tegasnya.
Menurut Puji, tindakan yang dilakukan oleh tiga oknum guru tersebut jelas telah merusak citra pendidikan. Seharusnya selaku pengawas menjaga ketertiban pelaksanaan UAN bukan justeru mencoba atau berusha memberikan kunci jawaban kepada siswa. Atas perbuatan yang dilakukan oleh ketiga oknum guru tersebut ketiganya dianggap telah menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil sendiri. Selain itu juga, ketiganya telah membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. "Kewajiban dan larangan sebagai pengawas dan juga PNS sudah dilanggarnya," tegasnya.
Sekedar mengingat kembali, usaha untuk membocorkan kunci jawaban kepada siswa ini telah dilakukan ketiga oknum sejak hari pertama ujian nasional. Namun baru ketahuan pada pelaksanaan ujian di hari ke empat lalu. Berdasarkan hasil keterangan ketiga guru SMPN 1 tersebut, diketahui bahwa, ketiganya sengaja membuat kunci jawaban di rumah ZA dengan terlebih dahulu memfotocopy soal yang akan diujikan. Pada saat berada di rumah ZA, ketiganya mulai membuat kunci jawaban atas soal yang sedang diujikan pada hari itu. Dalam aksinya, ZA bertugas memberikan jawaban soal UN tersebut. Sementara NU bertugas menjadi tukang catat kunci jawaban yang diberikan oleh ZA. Sedangkan TM dalam keterangannya dirinya hanya memindahkan kunci jawaban tersebut ke dalam handphone. Usai mencatat dalam kopelan dan handphone, akhirnya TM menuju ke sekolah sebelum ujian berakhir. Belum sempat kunci jawaban tersebut disebar, aparat kepolisian yang curiga dengan gerak-gerik TM akhirnya langsung diinterogasi.
"Sesuai dengan tingkat pelanggarannya, kita pasti erikan sanksi kepada tiga guru tersebut. Kalau memang aturannya mengatakan di pecat maka kita pecat mereka.Hukum itukan tidak bisa diajak main-main. Siapapun yang salah dan hukum mengatakan dipecat maka pemecatan pun akan dijalankan. Tinggal lagi bentuk pemecatan itu sendiri, dipecat dengan hormat atau dipecat dengan tidak hormat. kita lihat saja nanti hasilnya," ungkap Bupati Lebong Drs.H.Dalhadi Umar,B.Sc kemarin.
Apabila memang benar tingkat kesalahan oknum yang telah melakukan pelanggaran terbukti dan dinyatakan cukup kuat, maka kalau memang harus dilakukan
pemecatan maka akan dipecat oknum tersebut, karena ini telah membuat kecewa pemerintah daerah dn bahkan pusat serta citra buruk bagi dunia pendidikan, terlebih-lebih di Kabupaten Lebong khususnya maupun Propinsi Bengkulu pada umumnya. "Kalau memang harus dipecat, maka guru ataupun kepala sekolah tersebut dipecat. Namun akan dilihat terlebih dahulu tingkat kesalahannya. Artinya tingkat kesalahan tersebut sudah sampai dimana. Dan kepada pihak kepolisian yang saat ini tengah megusut kasus tersebut saya minta bongkar hingga ke akar-akarnya untuk mengetahui siapa dalang dibalik itu semua," tegasnya.
Inspektur Inspektorat Daerah Puji Siahaan, SH mengatakan, sanksi terhadap tiga oknum guru berinisial ZA, TM dan NU akan disesuaikan jdengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Saat ini pihak Inspektorat telah menyampaikan kepada Bupati hasil pemeriksaan terhadap ketiga oknum guru tersebut. Dengan demikian pihak Inspektorat daerah tinggal menuggu dikeluarkannya surat keputusan terhadap sanksi yang diberikan kepada mereka. "Tunggu saja surat keputusan dari Bupati keluar. Sanksi apa yang akan diberikan kepada ketiga oknum guru tersebut," ungkap Puji.
Sebagai pengawas dan juga PNS guru jelas sudah melanggar baik etika sebagai pengawas, etika sebagai guru dan etika berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang kewajiban pegawai negeri sipil (PNS). Larangan sebagai PNS juga telah dilanggar oleh ketiga okum guru tersebut. Atas perbuatan ketiga oknum guru tersebut, hukuman paling ringannya adalah ditunda kenaikan pangkatnya selama satu tahun. "Dia akan kita hukum sesuai aturan yang berlaku. Paling ringan hukumannya adalah ditunda kenaikan pangkatnya selama satu tahun dan paling berat diberhentikan atau dipecat," tegasnya.
Menurut Puji, tindakan yang dilakukan oleh tiga oknum guru tersebut jelas telah merusak citra pendidikan. Seharusnya selaku pengawas menjaga ketertiban pelaksanaan UAN bukan justeru mencoba atau berusha memberikan kunci jawaban kepada siswa. Atas perbuatan yang dilakukan oleh ketiga oknum guru tersebut ketiganya dianggap telah menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil sendiri. Selain itu juga, ketiganya telah membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. "Kewajiban dan larangan sebagai pengawas dan juga PNS sudah dilanggarnya," tegasnya.
Sekedar mengingat kembali, usaha untuk membocorkan kunci jawaban kepada siswa ini telah dilakukan ketiga oknum sejak hari pertama ujian nasional. Namun baru ketahuan pada pelaksanaan ujian di hari ke empat lalu. Berdasarkan hasil keterangan ketiga guru SMPN 1 tersebut, diketahui bahwa, ketiganya sengaja membuat kunci jawaban di rumah ZA dengan terlebih dahulu memfotocopy soal yang akan diujikan. Pada saat berada di rumah ZA, ketiganya mulai membuat kunci jawaban atas soal yang sedang diujikan pada hari itu. Dalam aksinya, ZA bertugas memberikan jawaban soal UN tersebut. Sementara NU bertugas menjadi tukang catat kunci jawaban yang diberikan oleh ZA. Sedangkan TM dalam keterangannya dirinya hanya memindahkan kunci jawaban tersebut ke dalam handphone. Usai mencatat dalam kopelan dan handphone, akhirnya TM menuju ke sekolah sebelum ujian berakhir. Belum sempat kunci jawaban tersebut disebar, aparat kepolisian yang curiga dengan gerak-gerik TM akhirnya langsung diinterogasi.
50 Kepala Sekolah Dibina
TUBEI - Akibat dari ulah yang dilakukan oleh tiga oknum guru yang merusak citra pendidikan di Kabupaten Lebong, dengan mencoba memberikan kunci jawaban, kemarin, 50 kepala sekolah di sidangkan di aula Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Lebong dihadapan Bupati Lebong Drs.H.Dalhadi Umar,B.Sc dan kepala Dinas Diknaspora Drs. Dahari Hanafi, M.Pd.
"Dalam rapat bersama seluruh kepala sekolah sebelum pelaksanaan ujian nasional (UN) saya sudah tekankan agar seluruhnya mempersiapkan diri dan laksanakan UN sesuai dengan aturan serta kepala sekolah jangan sekali-kali melakukan kecurangan pada pelaksanaan UN tersebut. Nyatanya ada yang kedapatan melakukan hal ini," ungkap Kadis Diknaspora Lebong Drs.Dahari Hanafi,M.Pd di hadapan kepala sekolah kemarin siang.
Kesepakatan bersama untuk saling menjaga dan mengamankan pelaksanaan ujian nasioanl telah dinodai sendiri oleh guru denga mencoba memberikan atau membocorkan kunci jawaban kepada siswa. Dengan demikian, apa yang telah diberikan selama tiga tahun, bagi guru tidak memiliki kepercayaan diri atau pembelajarannya selama ini. "Guru cukup memberikan pendidikan kepada anak-anak selama tiga tahun. Pelaksanaan Ujian nasional adalah penentu lulus tidaknya siswa menghadapi dan menyelesaikan soal-soal yang di UN-kan. Kalau guru sendiri memberikan kunci jawaban sama artinya guru tersebut tidak berhasl dalam mendidik para siswa," tegas Dahari.
Terkait diinformasikan bahwa untuk mengamankan pelaksanaan ujian nasional dengan memberikan kunci jawaban itu sudah terstruktur dibantah keras oleh Dahari. Apa yang disampaikan itu tidaklah benar. Justeru Lebong telah berupaya dan sama -sama sepakat untuk saling menjaga dan mempersiapkan diri menjelan dan bahkan pada pelaksanaan UN. "Tidak tahu, mungkin apa yang saya sampaikan ini disalah artikan oleh guru dan akhirnya terjadi hal demikian. Ini memang sangat sangat membuat malu citra pendidikan di Lebong, terlebih-lebih saya selaku kepala dinas ikut menghadiri acara di pusat yang rencananya ingin membatalkan pelaksanaan ujian ulang di SMPN 1 Lebong Tengah malah dihadapkan UN di SLTPN 1 Lebong Tengah harus diulang saat itu," ungkap Dahari.
Sebelum pelaksaan UN, pihaknya sudah menegaskan kepada seluruh kepala sekolah, dan sebagai kesimpulannya terdapat tiga kesepakatan yang sama-sama harus dijaga dan dilaksanakan yaitu, sekolah harus benar- bnera persiapkan diri menjelang dan pelaksanaan ujian nasional. Kemudian melaksanakan ujian sesuai dengan aturan yang berlaku dan kepala sekolah jangan sekali-kali melakukan kecurangan terhadap pelaksanaan ujian nasional. "Sebelumnya saya sudah tegaskan dihadapan seluruh kepala sekolah saat dikumpulkan, untuk apasih untungnya membantu anak-anak memberikan kunci jawaban sehingga anda harus berurusan dengan hukum. Kepala sekolah jangan membantu atau menjadi pahlawan kesiangan kalau tidak mau beruirusan dengan hukum . Cukup tiga tahun kita mendidik anak- anak," tegasnya.
"Dalam rapat bersama seluruh kepala sekolah sebelum pelaksanaan ujian nasional (UN) saya sudah tekankan agar seluruhnya mempersiapkan diri dan laksanakan UN sesuai dengan aturan serta kepala sekolah jangan sekali-kali melakukan kecurangan pada pelaksanaan UN tersebut. Nyatanya ada yang kedapatan melakukan hal ini," ungkap Kadis Diknaspora Lebong Drs.Dahari Hanafi,M.Pd di hadapan kepala sekolah kemarin siang.
Kesepakatan bersama untuk saling menjaga dan mengamankan pelaksanaan ujian nasioanl telah dinodai sendiri oleh guru denga mencoba memberikan atau membocorkan kunci jawaban kepada siswa. Dengan demikian, apa yang telah diberikan selama tiga tahun, bagi guru tidak memiliki kepercayaan diri atau pembelajarannya selama ini. "Guru cukup memberikan pendidikan kepada anak-anak selama tiga tahun. Pelaksanaan Ujian nasional adalah penentu lulus tidaknya siswa menghadapi dan menyelesaikan soal-soal yang di UN-kan. Kalau guru sendiri memberikan kunci jawaban sama artinya guru tersebut tidak berhasl dalam mendidik para siswa," tegas Dahari.
Terkait diinformasikan bahwa untuk mengamankan pelaksanaan ujian nasional dengan memberikan kunci jawaban itu sudah terstruktur dibantah keras oleh Dahari. Apa yang disampaikan itu tidaklah benar. Justeru Lebong telah berupaya dan sama -sama sepakat untuk saling menjaga dan mempersiapkan diri menjelan dan bahkan pada pelaksanaan UN. "Tidak tahu, mungkin apa yang saya sampaikan ini disalah artikan oleh guru dan akhirnya terjadi hal demikian. Ini memang sangat sangat membuat malu citra pendidikan di Lebong, terlebih-lebih saya selaku kepala dinas ikut menghadiri acara di pusat yang rencananya ingin membatalkan pelaksanaan ujian ulang di SMPN 1 Lebong Tengah malah dihadapkan UN di SLTPN 1 Lebong Tengah harus diulang saat itu," ungkap Dahari.
Sebelum pelaksaan UN, pihaknya sudah menegaskan kepada seluruh kepala sekolah, dan sebagai kesimpulannya terdapat tiga kesepakatan yang sama-sama harus dijaga dan dilaksanakan yaitu, sekolah harus benar- bnera persiapkan diri menjelang dan pelaksanaan ujian nasional. Kemudian melaksanakan ujian sesuai dengan aturan yang berlaku dan kepala sekolah jangan sekali-kali melakukan kecurangan terhadap pelaksanaan ujian nasional. "Sebelumnya saya sudah tegaskan dihadapan seluruh kepala sekolah saat dikumpulkan, untuk apasih untungnya membantu anak-anak memberikan kunci jawaban sehingga anda harus berurusan dengan hukum. Kepala sekolah jangan membantu atau menjadi pahlawan kesiangan kalau tidak mau beruirusan dengan hukum . Cukup tiga tahun kita mendidik anak- anak," tegasnya.
Bukan Petani Kelompok, Tak Dapat Jatah Pupuk
AMEN - Jangan berharap, petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani dan memiliki rencana definitf kebutuhan kelompok (RDKK) bisa mendapatkan jatah pupuk. Pihak Distributor melalui pengecer hanya melayani para petani yang tergabung dalam kelompok dan memiliki RDKK. Untuk itu disarankan, bagi petani yang belum masuk dalam kelompok untuk segera membuat kelompok tani dan memiliki RDKK agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, dan itupun mulai berlaku pada tahun 2010 mendatang. "Kami selaku distributor tidak bisa menjamin petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani bisa mendapatkan pupuk. Semua sudah diatur dengan menggunakan sistem tertutup yang berarti tidak bisa diperdagangkan bebas. Dengan demikian tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan pupuk terkecuali melalui kelompok tani," ungkap distributor pupuk Urea bersubsidi CV Dio Budi Tani Kabupaten Lebong Badruzzaman atau biasa disapa Zam di ruang kerjanya kemarin.
Selama ini isu kelangkaan pupuk yang terjadi di Kabupaten Lebong tidaklah benar. Memang tahun 2008 lalu, pendistribusian belum dilakukan secara tertutup, namun akibat itu terjadi kenaikan pupuk yang tidak stabil dan mengakibatkan petani menjerit dibuatnya. Dengan menggnakan sistem tertutup, para petani tidak bisa membeli pupuk sembarang alias harus tergabung terlebih dahulu dalam satu kelompok. "Pola ini akan lebih mengefektifkan pendistribusian pupuk pada kelompok tani oleh pengecer. Sebab dengan cara ini pula petani yang tergabung dalam kelompok tani bisa di data dan diketahui benar mereka sebagai petani dan memiliki lahan," kata Zam. Khusus untuk CV Dio Budi Tani, Zam mengaku bahwa wilayahnya hanya meliputi empat Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Rimbo Pengadang, Lebong Tengah, Lebong Atas dan Padang bano. di luar wilayah itu, pihaknya tidak bertanggungjawab, mengingat distributor pupuk di Kabupaten Lebong bukan hanya dirinya saja melainkan ada yang lain yaitu Maju Jaya Abadi yang berasal dari Curup.
Adapun pengecer resmi yang ditunjuk oleh PT PUSRI yang telah didaftar oleh CV Dio Budi Tani dan jumlah kelompok yang telah terdaftar di masing-masing pengecer diantaranya adalah, Agro Tani Desa Talang Baru Kecamatan Rimbo Pengadang sebanyak delapan kelompok dari 201 orang petani dengan total luas lahan 314,5 hektar, Tanjung Tani desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Tengah sebanyak lima kelompok dari 138 orang petani dengan total luas lahan 183,5 hektar, Rinto Tani Desa Magelang baru Kecamatan Lebong Tengah sebanyak sembilan kelompok dari 200 orang petani dengan total luas lahan 277 hektar, Raflesia Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah sebanyak 12 kelompok dari 272 orang petani dengan total luas lahan 346,75 hektar, Serumpun Desa Danau Kecamatan Lebong Atas sebanyak tujuh kelompok dari 191 orang petani dengan total luas lahan 238,25 hektar, Lebong Tani Desa Taba Atas Kecamatan Lebong Atas sebanyak lima kelompok dari 138 orang petani dengan total luas lahan 132,5 hektar dan Dahrul Tani Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano sebanyak tiga kelompok dari 90 orang petani dengan total luas lahan 160 hektar. Khusus untuk wilayah Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Selatan, pihak CV Dio Budi Tani tidak bertanggung jawab atas persoalan pupuk. Sebab dari dua distributor pupuk yang ada sudah dibagi wilayah kerja masing-masing oleh pihak PT PUSRI. Dengan demikian, apabila timbul permasalahan adanya kelangkaan pupuk di Kecamatan Lebong Utara ataupun Kecamatan Lebong Selatan menjadi tanggungjawab penuh CV Maju Jaya Abadi.
Terkait masalah harga jual pupuk di tingkat pengecer semuanya sudah ditetapkan. Tidak dibenarkan kepada pengecer untuk menjual harga pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET). Sangat disayangkan apabila ketahuan ada pengecer yang menjual pupuk diatas harga yang telah ditentukan akan diputuskan secara sepihak oleh Distributor melalui rekomendasi PT PUSRI. "Pengecer tidak bisa main-main dengan harga pupuk. Semua sudah ditentukan harganya dan tidak bisa lagi merubah harga pupuk sesuai keinginan pengecer. Ketahuan langsung diputus kontrak dan tidak bisa lagi menerima pupuk bersubsidi," tegas Zam.
Selama ini isu kelangkaan pupuk yang terjadi di Kabupaten Lebong tidaklah benar. Memang tahun 2008 lalu, pendistribusian belum dilakukan secara tertutup, namun akibat itu terjadi kenaikan pupuk yang tidak stabil dan mengakibatkan petani menjerit dibuatnya. Dengan menggnakan sistem tertutup, para petani tidak bisa membeli pupuk sembarang alias harus tergabung terlebih dahulu dalam satu kelompok. "Pola ini akan lebih mengefektifkan pendistribusian pupuk pada kelompok tani oleh pengecer. Sebab dengan cara ini pula petani yang tergabung dalam kelompok tani bisa di data dan diketahui benar mereka sebagai petani dan memiliki lahan," kata Zam. Khusus untuk CV Dio Budi Tani, Zam mengaku bahwa wilayahnya hanya meliputi empat Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Rimbo Pengadang, Lebong Tengah, Lebong Atas dan Padang bano. di luar wilayah itu, pihaknya tidak bertanggungjawab, mengingat distributor pupuk di Kabupaten Lebong bukan hanya dirinya saja melainkan ada yang lain yaitu Maju Jaya Abadi yang berasal dari Curup.
Adapun pengecer resmi yang ditunjuk oleh PT PUSRI yang telah didaftar oleh CV Dio Budi Tani dan jumlah kelompok yang telah terdaftar di masing-masing pengecer diantaranya adalah, Agro Tani Desa Talang Baru Kecamatan Rimbo Pengadang sebanyak delapan kelompok dari 201 orang petani dengan total luas lahan 314,5 hektar, Tanjung Tani desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Tengah sebanyak lima kelompok dari 138 orang petani dengan total luas lahan 183,5 hektar, Rinto Tani Desa Magelang baru Kecamatan Lebong Tengah sebanyak sembilan kelompok dari 200 orang petani dengan total luas lahan 277 hektar, Raflesia Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah sebanyak 12 kelompok dari 272 orang petani dengan total luas lahan 346,75 hektar, Serumpun Desa Danau Kecamatan Lebong Atas sebanyak tujuh kelompok dari 191 orang petani dengan total luas lahan 238,25 hektar, Lebong Tani Desa Taba Atas Kecamatan Lebong Atas sebanyak lima kelompok dari 138 orang petani dengan total luas lahan 132,5 hektar dan Dahrul Tani Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano sebanyak tiga kelompok dari 90 orang petani dengan total luas lahan 160 hektar. Khusus untuk wilayah Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Selatan, pihak CV Dio Budi Tani tidak bertanggung jawab atas persoalan pupuk. Sebab dari dua distributor pupuk yang ada sudah dibagi wilayah kerja masing-masing oleh pihak PT PUSRI. Dengan demikian, apabila timbul permasalahan adanya kelangkaan pupuk di Kecamatan Lebong Utara ataupun Kecamatan Lebong Selatan menjadi tanggungjawab penuh CV Maju Jaya Abadi.
Terkait masalah harga jual pupuk di tingkat pengecer semuanya sudah ditetapkan. Tidak dibenarkan kepada pengecer untuk menjual harga pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET). Sangat disayangkan apabila ketahuan ada pengecer yang menjual pupuk diatas harga yang telah ditentukan akan diputuskan secara sepihak oleh Distributor melalui rekomendasi PT PUSRI. "Pengecer tidak bisa main-main dengan harga pupuk. Semua sudah ditentukan harganya dan tidak bisa lagi merubah harga pupuk sesuai keinginan pengecer. Ketahuan langsung diputus kontrak dan tidak bisa lagi menerima pupuk bersubsidi," tegas Zam.
Langganan:
Postingan (Atom)